Upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Indonesia sudah menjadi tekad Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam PP no.59 tahun 2017, sebagai dasar pembangunan yang sesuai dengan TPB/SDGs. Meski demikian, tidak semua pemerintah daerah memiliki kesiapan dan respon yang sama. Dalam konteks Papua, kabupaten Mimika patut menjadi contoh dalam hal kesiapan dan kesigapan melaksanakan. Hal inilah yang terungkap dalam pertemuan koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Timika pada 24 Juni 2021. Berikut liputannya.

Timika, 24 Juni 2021 – Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk ikut berkontribusi dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Indonesia, Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Mimika menyelenggarakan pertemuan koordinasi percepatan pencapaian TPB/SDGs Kabupaten Mimika pada 24 Juni 2021 lalu.

Pertemuan pertama ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama di antara para pihak yang berkepentingan serta merumuskan langkah awal bersama yang perlu dilakukan dalam pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Mimika. Nantinya, diharapkan Kabupaten Mimika dapat menjadi contoh keberhasilan pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Papua.

TPB/SDGs sendiri merupakan komitmen global dan nasional yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan; perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar; kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan, dan gender; akses terhadap keadilan; perbaikan kualitas lingkungan hidup; serta pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaannya melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif.

Dalam sambutan Bupati Mimika yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Michael Gomar disebutkan, bahwa TPB/SDGs pada prinsipnya sejalan dengan Visi Pembangunan Kabupaten Mimika yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ (RPJMD) Kabupaten Mimika tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera”.

“SK Bupati Mimika Nomor 205 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan TPB/SDGs Kabupaten Mimika 2020-2024, merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta bagian dari proses pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mimika 2020-2024. Kabupaten Mimika merupakan kabupaten pertama dari seluruh kabupaten di Provinsi Papua yang siap menindaklanjuti amanat tersebut,” ujar Michael.

Pimpinan Daerah Kabupaten Mimika menyadari bahwa diperlukan koordinasi dan kerjasama antar pelaku pembangunan, seluruh pemangku kepentingan terkait, baik dari kalangan pemerintah maupun Pelaku Non-Pemerintah/Non-state Actors, sehingga pencapaian TPB/SDGs dapat dilakukan secara inklusif dan partisipatif.

Disebutkan pula bahwa pelibatan Pelaku Non-Pemerintah itu sejalan dengan salah satu Strategi Pembangunan Kabupaten Mimika yang tertuang dalam RPJMD 2020-2024 yaitu optimalisasi penanganan kemiskinan yang lebih holistik secara terpadu dan inklusif dalam konteks penanggulangan kemiskinan serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat kampung. “Peran dari Pelaku Non-Pemerintah, baik dari sektor swasta, organisasi masyarakat sipil maupun keagamaan sangat diharapkan, mengingat keterbatasan dari kapasitas maupun sumber daya yang dimiliki Pemerintah, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat menjangkau seluruh masyarakat, tidak ada yang tertinggal atau disebut sebagai prinsip ‘no one left behind’…,” tambah Michael.

Ada pun tentang peran signifikan aktor-aktor non negara dalam percepatan TPB kabupaten Mimika diungkap oleh Kepala Bapeda kab. Mimika, Jonathan Mangasa. “Peran Non State Actor dalam percepatan pencapaian TPB di kabupaten Mimika yang dirasakan memberikan kontribusi signifikan sejauh ini adalah dari PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK),” ujarnya.

Selanjutnya, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda Mimika, Joseph Mangasa dalam paparannya menjelaskan tujuan dikeluarkannya SK Bupati Nomor 205 tahun 2021 serta peran yang diharapkan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam percepatan pencapaian TPB/SDGs Kabupaten Mimika. Pada kesempatan itu, Joseph juga menjelaskan indikator-indikator TPB/SDGs yang menjadi prioritas kerja bersama tim dan langkah selanjutnya dalam menyusun Rencana Aksi Daerah TPB Kabupaten Mimika.

Kerry Yarangga, Corporate Communications Manager PT Freeport Indonesia yang hadir mewakili private sector yang ikut mendorong tercapainya TPB/SDGs Mimika, menyampaikan apresiasinya atas keseriusan pihak Pemda Mimika dalam menindaklanjuti amanat dalam Perpres No.59/2017. Menurutnya, hal ini dapat menjadi rujukan bagi sektor swasta seperti PTFI dalam pelaksanaan investasi sosialnya agar dapat sejalan dengan TPB Mimika.

Kegiatan ini berakhir dengan sukses dan terselenggara berkat kerjasama Pemerintah Kabupaten Mimika dengan Partnership ID (P-ID), lembaga yang concern dan mendorong kemitraan antar sektor dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, P-ID berperan sebagai konsultan pendamping dalam mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Mimika.

Bagaimana dengan daerah Anda? Merujuk pada kabupaten Mimika, P-ID pun siap memberikan asistensi pada daerah-daerah yang memerlukan pendampingan dalam mengimplementasikan PP no. 59 tahun 2017 tersebut. Hubungi Teguh (0821 1028 1969) untuk informasi lebih lanjut.

Liputan media:

https://harianpapuanews.id/baca/12773-percepatan-pencapaian-tpb-sdgs-pemkab-mimika-koordinasi-bersama-freeport.html

https://beritamimika.com/index.php/bm-politik/1467-gomar-masyarakat-harus-akui-adanya-perubahan-pembangunan-di-mimika