“PERAN PELAKU PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)”

Jakarta, 2 Desember 2022

Dalam mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pemerintah memberikan ruang bagi para pelaku pembangunan non-pemerintah untuk turut serta berpartisipasi dalam akselerasi pencapaian TPB/SDGS. Akselerasi tersebut perlu mendapat dukungan para pihak melalui koordinasi, sinergi lintas lembaga & sektor, penyediaan data & informasi, meningkatkan (scaling up) praktik baik, dan pendanaan inovatif. Dalam rangka itulah, maka pada 2 Desember 2022, bertempat di hotel Sultan, Jakarta, Sekretariat Nasional TPB/SDGs Bappenas menyelenggarakan sebuah forum yang dinamakan “Forum Mitra Pembangunan” yang bertema “Peran Pelaku Pembangunan Non Pemerintah Untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. Dalam  “Forum Mitra Pembangunan” ini, Partnership-ID mengambil peran aktif sebagai bagian dari pencetus gagasan, memandu jalannya kemitraan para pihak dan pendampingan terhadap PT. Austindo  Nusantara Jaya Tbk. (ANJ)

**********

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet bumi melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai tahun 2030. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mengadopsi agenda global ini menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional dengan menetapkan sasaran “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” nasional yang disusun mengacu pada tujuan dan sasaran global “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030” serta sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional periode berjalan.

Pada bulan September 2022, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 (PerPres No. 111/2022), sebagai perubahan atas PerPres No. 59/2017, tentang “Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” yang menjadi landasan hukum baru bagi pemangku kepentingan pemerintah dan non pemerintah dalam mengakselerasi pencapaian target-target TPB/SDGs.

Sampai dengan tahun 2021, 135 indikator dari total 216 indikator SDGs yang tersedia datanya (atau 63%) berhasil mencapai target, 35 indikator (16%) menunjukkan perbaikan dan masih ada 46 indikator (21%) yang perlu perhatian khusus untuk dapat kembali ke jalur positif (on-track) dalam pencapaian target. PerPres No. 111/2022 mendorong adanya kolaborasi dan koordinasi yang kuat antara pihak pemerintah, pusat dan daerah, dengan para pelaku pembangunan non-pemerintah agar ada upaya percepatan pencapaian target oleh seluruh pemangku kepentingan.  

Dalam rangka itulah, maka pada 2 Desember 2023 bertempat di hotel Sultan, Jakarta, Sekretariat Nasional TPB/SDGs Bappenas menyelenggarakan sebuah forum untuk berdiskusi dengan para pemangku-kepentingan pembangunan yang ada, khususnya dengan para pelaku pembangunan non-pemerintah tentang bagaimana membangun kemitraan multi pihak untuk percepatan pencapaian “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. Kegiatan ini dinamakan “Forum Mitra Pembangunan” yang bertema “Peran Pelaku Pembangunan Non Pemerintah Untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”.

Untuk diketahui, “Forum Mitra Pembangunan” ini menjadi salah satu sesi pada acara Konferensi Tahunan TPB atau “SDGs Annual Conference” tahun 2022 yang memang diadakan pada tanggal 1 dan 2 Desember 2022 di Hotel Sultan, Jakarta. Konferensi yang bertema “Mendorong Aksi Ekonomi Hijau untuk Mencapai SDGs” ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendorong ekonomi hijau dalam pencapaian SDGs di 2030.

Jalannya Acara

Peserta yang diundang dalam “Forum Mitra Pembangunan” ini merupakan para pimpinan atau perwakilan dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah, korporasi (dunia usaha), lembaga filantropi serta media massa. Dari pantauan panitia pelaksana, yang disampaikan oleh SekNas SDGs jumlah peserta yang mendaftar sampai dengan H-1 adalah sebanyak 334 pendaftar yang akan hadir secara on site dan 613 yang akan hadir secara online, satu jumlah yang sudah melebihi ekspektasi di awal perencanaan.

Tanggal 2 Desember 2022, acara dimulai dengan arahan dari Kepala Sekretariat Nasional TPB/SDGs BAPPENAS RI, Vivi Yulaswati, yang menekankan TPB/SDGs sebagai platform kolaborasi multipihak dalam pembangunan. Vivi Yulaswati juga menyampaikan pesan bahwa pembangunan berkelanjutan, terutama dalam penerapan skema Ekonomi Hijau, memerlukan kolaborasi antara aktor-aktor pembangunan. “Aksi nyata dan kerja sama dari semua pihak sangat diperlukan untuk akselerasi pencapaian SGDs terutama yang didukung dengan penguatan kerangka regulasi melalui Perpres SDGs Nomor 111 Tahun 2022,” begitu ia menegaskan.

Lalu acara diskusi pun digelar dalam format talk show yang berlangsung dinamis dan konstruktif, dipimpin oleh moderator, Yanuar Nugroho dari SekNas SDGs. Sebagai nara sumber, hadir Lucas Kurniawan, Direktur Utama PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJ) dan Frederik Henrik Runaweri, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat  yang mewakili Penjabat Gubernur Papua Barat. 

Sebagai pelaku pembangunan non pemerintah, secara umum Lucas Kurniawan secara lugas menyampaikan bagaimana upaya dan praktek-praktek baik yang telah dilakukan perusahaan selama ini dalam membangun kemitraan di daerah operasi kerja untuk pencapaian TPB.  Adapun Frederik Henrik Runaweri banyak memaparkan peran dari para pelaku pembangunan non-pemerintah dalam pembangunan di daerahnya, khususnya dalam konteks pencapaian TPB dan kolaborasi pihaknya dengan dunia usaha.

Diskusi semakin menarik dan berkembang dengan berbagai masukan dari dua penanggap, yaitu Binny Buchori sebagai anggota Badan Pengurus “Perkumpulan Prakarsa” serta Musdhalifah Machmud, Deputi Menko Perekonomian. Keduanya juga menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam mendorong kolaborasi yang sama di semua daerah.

Usai diskusi, acara ditutup dengan penyerahan “Laporan Analisis Dampak Makroekonomi ANJ di Provinsi Papua Barat” oleh oleh Lucas Kurniawan  kepada para narasumber, penanggap dan moderator, yang merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh “Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat” (LPEM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), tentang dampak makroekonomi keberadaan operasi ANJ di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Sorong Selatan dan Maybrat. (tip/mf).