CSR- Partnerships: Making development work

Yanti T.R. Koestoer ,  Contributor ,  Jakarta

Why is the word “partnership” so popular in the context of development these days? Over the last decade, calls for partnerships as a new approach for development have increased in both developed and developing economies. In Indonesia, people are familiar with the word gotong royong (working together), but people rarely understand the true meaning of partnership.

Whether social, economic or infrastructure development, we see far too many examples of programs carried out by organizations operating in isolation from one another. Lack of coordination based on communication and a sense of shared objectives among key stakeholders reduces the efficiency and impact of programs. Operating without a spirit and framework of partnership also leads to a fear of sharing ideas and capabilities. The ability to share and combine capabilities among different organizations can be critical to success in programs dealing with the “market” economy or the challenges of decentralized government.

Partnership is an inter-sector relationship that may include individuals, groups, organizations or companies who agree to work toward a shared objective, fulfill agreed upon responsibilities and tasks and share both risks and benefits. It is also critical that the partners agree to evaluate and review their relationship from time to time in light of how well they are making progress toward their common goal(s). This approach to getting something done can be easily contrasted with the more “normal” situation where one organization or individual is in charge and everyone else does what they are told to do.

In the context of development, we recognize three major players i.e. government, the private sector (business) and civil society. If working in a spirit of partnership these three players should work within a “Balanced Power” framework in delivering services and benefits for society and communities. Each brings its core competencies and strengths into play, and together they multiply their power to make social change. In many parts of Indonesia, partnership — where all parties stand equally — begins to demonstrate its ability to improve the quality, results and sustainability of development programs. In fact, it can be a mechanism for stability, peace and prosperity.

Partnership can provide a strong mechanism for problem solving, both by leveraging greater physical and financial resources and by increasing the intellectual and creative resources that can be focused on a problem. Collaboration among partners can also raise better mutual awareness and build a dynamic contact network which can turn conflict into cooperation. Moreover, building effective partnerships greatly benefits from pragmatic skills and techniques. By constructively engaging with the diverse players of development, we can learn how to do better partnerships and avoid mistakes made in the past.

The skeptical view sees that working in partnerships with other organizations is too challenging to be worth the effort or that it is even impossible. However, many examples demonstrate that it is workable as long as parties involved plan it well, transparently raise and share resources and carefully manage the relationships among partners. In some instances, formalizing the partnership may help to build better cohesion and clarify both responsibilities and objectives. Having a facilitating capability within the partnership, ready to help clarify and mediate may also be helpful. Paying attention to and benefiting from lessons learned by other partnership practitioners can also help us deal with common problems and challenges faced in partnerships.

A book written by Ros Tennyson (International Business Leaders Forum, 2002) outlines several golden rules on how to effectively build inter-sector partnerships. Although such tips were mentioned more than five years ago, they are still relevant these days. Among others, we must change the paradigm that “cash” contribution is the most important aspect of partnership. In fact, mobilizing non-cash resources to support initiative/program and make the partnership work can have a larger impact rather than just cash. We must keep purposeful and result-focused at any stage of the partnership. Any problems should be seen with preconceived attitudes toward learning programs. Along with that, we must acknowledge and face obstacles in a direct, open and honest manner. Often we must find “champions” that can promote the initiative and campaign for social change, and also “intermediaries” to steer the process. Moreover, regular evaluation is needed through stakeholder-based research as a feedback mechanism.

A number of examples can be found in Indonesia, although only few truly demonstrate ideal models. Typically in a partnership-based program, a civil society organization acts as an “intermediary”, and has transformed project concepts proposed by local (grass-roots) organizations (as “implementer”) into viable programs in each corresponding location. Support and contributions from both local and higher level governments, financial and management support from either international non-profit organization partner and/or a donor agency, help the “championing” organizations execute their initiatives addressing economic, social or environmental issues.

Such a workable model requires considerable up front facilitation and planning help from a neutral organization that acts as catalyst and facilitator, to ensure the resulting partnership-based programs are significantly stronger and more sustainable.

Those who manage partnerships undoubtedly have a leadership role but often work “behind the scenes” with little or no acknowledgement. They are an extraordinary breed of people who are comfortable to live away from the limelight, while also being prepared to carry responsibility if things go wrong. I am sure there are people who meet these criteria in Indonesia. We just need to increase the population of such a “breed”.

The writer is executive director of Indonesia Business Links. She can be emailed at yanti.koestoer@ibl.or.id.

CSR dan Kemitraan:

AGAR PEMBANGUNAN BERJALAN SEIRING

Oleh Yanti W. Kostoer, contributor

Mengapa kata “kemitraan” begitu populer dalam konteks pembangunan saat ini? Selama dekade terakhir, seruan untuk kemitraan sebagai pendekatan baru untuk pembangunan telah meningkat baik di negara maju maupun berkem bang. Di Indonesia, kita telah akrab dengan kata gotong royong, tetapi jarang memahami arti kemitraan yang sebenarnya.

Baik pembangunan sosial, ekonomi, atau infrastruktur, kita  melihat terlalu banyak contoh program yang dilakukan oleh berbagai organisasi yang beroperasi secara terpisah satu sama lain. Kurangnya koordinasi berdasarkan komunikasi dan rasa kesamaan tujuan di antara para pemangku kepentingan utama itu dapat mengurangi efisiensi dan dampak program. Beroperasi tanpa semangat dan kerangka kerja kemitraan juga menimbulkan rasa enggan untuk berbagi ide dan kemampuan. Kemampuan untuk berbagi dan menggabungkan kemampuan di antara organisasi yang berbeda dapat menjadi sangat penting untuk keberhasilan program yang berhubungan dengan ekonomi “pasar” atau tantangan dari pemerintahan yang terdesentralisasi.

Kemitraan adalah hubungan antar-sektor yang dapat mencakup individu, kelompok, organisasi, atau perusahaan yang setuju untuk bekerja menuju tujuan bersama, memenuhi tanggung jawab dan tugas yang telah disepakati, serta berbagi risiko dan manfaat. Sangat penting juga bahwa mitra setuju untuk mengevaluasi dan meninjau hubungan mereka dari waktu ke waktu mengingat seberapa baik mereka membuat kemajuan menuju tujuan bersama mereka. Pendekatan untuk menyelesaikan sesuatu ini dapat dengan mudah dikontraskan dengan situasi yang lebih “normal” di mana satu organisasi atau individu bertanggung jawab dan setiap orang melakukan apa yang diperintahkan.

Dalam konteks pembangunan, kita mengenal tiga pemain utama yaitu pemerintah, sektor swasta (bisnis) dan masyarakat sipil. Jika bekerja dalam semangat kemitraan, ketiga pemain ini harus bekerja dalam kerangka “Kekuatan yang Seimbang” dalam memberikan layanan dan manfaat bagi masyarakat dan komunitas. Masing-masing membawa kompetensi dan kekuatan intinya dan bersama-sama mereka melipatgandakan kekuatan mereka untuk membuat perubahan sosial. Di banyak daerah di Indonesia, kemitraan – dimana semua pihak berdiri sama – mulai menunjukkan kemampuannya dalam meningkatkan kualitas, hasil dan keberlanjutan program pembangunan. Bahkan kemitraan dapat menjadi mekanisme stabilitas, perdamaian dan kemakmuran.

Kemitraan dapat memberikan mekanisme yang kuat untuk pemecahan masalah, baik dengan memanfaatkan sumber daya fisik dan keuangan yang lebih besar dan dengan meningkatkan sumber daya intelektual serta kreatif yang dapat difokuskan pada suatu masalah. Kolaborasi antar mitra juga dapat meningkatkan kesadaran timbal balik yang lebih baik dan membangun jaringan kontak yang dinamis, yang dapat mengubah konflik menjadi kerjasama. Selain itu, membangun kemitraan yang efektif sangat diuntungkan dari adanya keterampilan dan teknik pragmatis. Dengan keterlibatan secara konstruktif  berbagai pelaku pembangunan, kita dapat belajar bagaimana melakukan kemitraan yang lebih baik dan menghindari kesalahan yang dibuat di masa lalu.

Pandangan skeptis melihat bahwa bekerja dalam kemitraan dengan organisasi lain terlalu menantang untuk menjadi usaha yang sepadan atau bahkan tidak mungkin. Namun, banyak contoh menunjukkan bahwa hal ini dapat diterapkan selama pihak yang terlibat merencanakannya dengan baik, secara transparan mengumpulkan dan berbagi sumber daya serta dengan hati-hati mengelola hubungan di antara mitra. Dalam beberapa kasus, memformalkan kemitraan dapat membantu membangun kohesi yang lebih baik dan memperjelas tanggung jawab dan tujuan. Memiliki kemampuan memfasilitasi dalam kemitraan, siap membantu mengklarifikasi dan menengahi, juga dapat membantu. Memperhatikan dan mendapatkan manfaat dari pelajaran yang dipetik oleh praktisi kemitraan lainnya juga dapat membantu kita menangani masalah dan tantangan umum yang dihadapi dalam kemitraan.

Sebuah buku yang ditulis oleh Ros Tennyson (International Business Leaders Forum, 2002) menguraikan beberapa aturan penting tentang bagaimana membangun kemitraan antar sektor secara efektif. Meskipun telah disebutkan lebih dari lima tahun yang lalu, namun tips-tips tersebut masih relevan dewasa ini. Diantaranya, kita harus mengubah paradigma bahwa kontribusi “tunai” adalah aspek terpenting dalam kemitraan. Bahkan sebenarnya, memobilisasi sumber daya non tunai untuk mendukung inisiatif / program dan membuat kemitraan berjalan, dapat memiliki dampak yang lebih besar daripada sekedar mengucurkan uang tunai. Kita harus tetap memiliki tujuan dan fokus pada hasil di setiap tahap kemitraan. Masalah apapun harus dilihat dengan sikap tanpa prasangka terhadap program pembelajaran. Bersamaan dengan itu, kita harus mengakui dan menghadapi kendala secara langsung, terbuka dan jujur. Seringkali kita harus menemukan seorang “juara” yang dapat mendorong inisiatif dan kampanye untuk perubahan sosial, dan juga “perantara” untuk mengarahkan proses. Selain itu, evaluasi rutin diperlukan melalui penelitian berbasis pemangku kepentingan sebagai mekanisme umpan balik.

Sejumlah contoh bisa ditemukan di Indonesia, meski hanya sedikit yang benar-benar menunjukkan model ideal. Biasanya dalam program berbasis kemitraan, organisasi masyarakat sipil bertindak sebagai “perantara”, dan telah mengubah konsep proyek yang diusulkan oleh organisasi lokal (dari akar rumput, sebagai “pelaksana”) menjadi program yang layak di setiap lokasi terkait. Dukungan dan kontribusi dari pemerintah daerah maupun jajaran yang lebih tinggi, dukungan keuangan dan manajemen baik dari mitra organisasi nirlaba internasional dan / atau lembaga donor, akan membantu organisasi dalam melaksanakan inisiatif mereka menangani masalah ekonomi, sosial atau lingkungan.

Model yang dapat diterapkan seperti itu perlu difasilitasi sebelumnya dan memerlukan bantuan perencanaan yang cukup besar dari satu organisasi netral yang bertindak sebagai katalisator dan fasilitator, untuk memastikan program berbasis kemitraan yang dihasilkan itu lebih kuat dan lebih berkelanjutan secara signifikan.

Mereka yang mengelola kemitraan tidak diragukan lagi memiliki peran kepemimpinan yang penting namun sering bekerja di belakang layar dengan sedikit atau bahkan tanpa pengakuan. Mereka adalah orang yang luar biasa, yang merasa nyaman untuk hidup jauh dari pusat perhatian, sambil pada saat yang sama juga siap memikul tanggung jawab jika terjadi kesalahan. Saya yakin ada banyak orang yang memenuhi kriteria tersebut dan kita hanya perlu meningkatkan populasi orang-orang seperti itu di Indonesia.

Penulis adalah direktur eksekutif  Indonesia Business Links. Yanti dapat diemail di yanti.koestoer@ibl.or.id

Tags: