Artikel ini merupakan kutipan dari buku “Kemitraan Dalam Pembangunan” (Jakarta: Bappenas, 2019) dengan berbagai penyesuaian dari tim Partnership-ID

Kemitraan memungkinkan kesempatan baru untuk melakukan pembangunan dengan cara lebih baik dengan mengindentifikasi kualitas dan kompetensi masing-masing sektor dan menemukan mekanisme baru untuk kebaikan bersama. Dengan bekerja bersama, kemitraan dalam pembangunan dapat menghasilkan inovasi dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan termasuk akses kepada sumber daya (teknis, manusia, pengetahuan, maupun keuangan). Terbangunnya jejaring kemitraan yang melibatkan berbagai sektor (pemerintah, swasta, donor, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat binaan), akan menciptakan mekanisme yang lebih kaya akan kapasitas spesifik yang dapat disumbangkan atau diperankan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Meski demikian, kata “kemitraan” sudah terlanjur menjadi jargon yang mudah diucapkan namun sesungguhnya tidak mudah dalam pelaksanaannya. Pada banyak kasus, kegagalan program yang melibatkan kemitraan multi-pihak baru terasa setelah program berjalan lama dan permasalahan yang timbul sudah cukup rumit untuk dapat dipulihkan karena dana dan waktu sudah terbatas, atau program itu sendiri harus berakhir.

Itu sebabnya, kerap muncul beberapa pertanyaan mendasar dalam banyak forum mengenai kemitraan. Diantaranya adalah:

  • Apa makna hakiki kemitraan atau partnership itu?
  • Jika kemitraan penting mengapa dalam prakteknya tidak mudah dilaksanakan?
  • Dimana dan kapan kemitraan perlu atau tepat untuk dilaksanakan?
  • Siapa saja yang bisa terlibat dan siapa yang mengelola kemitraan? ◦
  • Bagaimana cara mengelola kemitraan yang efektif?

Artikel ini akan memberikan paparan teoritis mau pun akademis serta berdasarkan praktek-praktek terbaik tentang kemitraan dan diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.

Definisi dan Prinsip-Prinsip Kemitraan

Kemitraan dipahami sebagai hubungan kerja sama antara dua atau lebih pihak yang bersepakat untuk mengerjakan suatu prakarsa, yang manfaatnya akan dinikmati bersama, dan risiko yang timbul dari prakarsa tersebut akan ditanggung bersama. Sebuah kemitraan yang hakiki akan melibatkan tiga elemen utama, yaitu

Satu, prakarsa yang dilahirkan dari ide-ide yang diciptakan bersama,

Dua, semua pihak yang terlibat dalam prakarsa tersebut, memberikan kontribusi atau peran serta secara berimbang, dan

Tiga, manakala terjadi kegagalan atau tantangan dalam pelaksanaannya, maka semua pihak yang terlibat akan turut bersama-sama menanggung kerugian baik moril maupun material.

Oleh karenanya, terdapat resiko-risiko yang patut diantisipasi oleh  pihak-pihak yang ingin bergabung dalam suatu kemitraan. Resiko-resiko tersebut adalah sebagai berikut:

  • Reputasi setiap organisasi yang tergabung dalam kemitraan dapat tercemar bila kemitraan yang direncanakan gagal.
  • Kehilangan otonomi lembaga karena bekerja bersama dengan pihak lain dalam kemitraan
  • Konflik kepentingan, yang menimbulkan ketegangan untuk mencapai kompromi
  • Kekurangan sumber daya, khususnya bagi mitra yang menjadi garda terdepan dalam kemitraan dan bergantung dari asupan dana.
  • Tantangan yang terjadi pasca kemitraan seringkali berkaitan dengan keberlanjutan kegiatan dan ketergantungan penerima manfaat.

Dari kajian yang dilakukan TPI[i] (2004), prakarsa-prakarsa kemitraan yang dianggap berhasil, biasanya mengikuti pola atau siklus yang hampir sama, sebagaimana terlihat pada diagram 1 berikut ini:

Menentukan Masalah

Dalam fase membangun suatu prakarsa kemitraan, diperlukan beberapa tahapan yang berkaitan dengan data dan masalah yang akan ditangani. Tahapan ini mencakup pemetaan masalah dan solusi yang dianggap tepat guna. Tahapan ini merupakan kunci keberhasilan dari hampir semua program pembangunan. Sering kali apa yang dianggap sebagai kebutuhan sesungguhnya adalah keinginan atau angan-angan yang dipengaruhi berbagai faktor seperti ambisi pribadi, kepentingan lembaga maupun desakan pihak-pihak tertentu. Diperlukan kejujuran dan obyektifitas dalam menganalisis kebutuhan agar dapat menentukan solusi yang tepat.

Tentang Pihak-Pihak yang Bermitra

Selanjutnya, mulailah menemu-kenali pihak-pihak yang tepat untuk diajak bekerja sama, yang kemudian disebut sebagai mitra. Tahap pemilihan mitra ini didasari atas pemetaan obyektif kapasitas, kualitas, integritas, dan komitmen yang dimiliki oleh pihak yang diharapkan menjadi mitra. Oleh karena itu, kecondongan pemilihan mitra berdasarkan subyektifitas dan hubungan khusus perlu dihindarkan.

Pemahaman yang lebih baik atas para mitra yang langsung terlibat, maupun para pemangku kepentingan dalam nilai dan kontribusi setiap sektor akan menghasilkan kemitraan yang terintegrasi dan stabil. Banyak orang/pihak ingin terlibat dalam kemitraan dalam berbagai tingkatan dan mengambil peran yang berbeda. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui dan memahami perbedaan peran itu serta memastikan orang yang tepat berada pada posisi yang tepat. Peran dapat saja berubah saat kemitraan berjalan atau bahkan tumbuh dan berkembang bersama dengan bertambahnya pengalaman dalam bermitra.

Saat telah ditemukan calon-calon mitra yang tepat, maka semua mitra hendaknya memahami peran masing-masing dalam prakarsa yang dibangun. Kontribusi setiap mitra perlu dipetakan secara rinci, mencakup antara lain:

✓ Dukungan finansial dan non-finansial (keahlian, ketrampilan, jejaring)

✓ Jangkauan geografis, jumlah dan pengaruh yang lebih besar

✓ Regulasi, rekomendasi, atau dukungan tertulis/verbal

✓ Dukungan moril dan tenaga

✓ Bantuan pengawasan, audit dan pelaporan.

Sebelum kesepakatan dikukuhkan dalam suatu nota kesepahaman (Memorandum of Understanding), rencana aksi harus sudah dibuat dengan rinci dan jelas, agar tidak terjadi kerancuan atau pertentangan di kemudian hari.

Mengelola kemitraan merupakan fase penting yang harus dilandasi pada tata kelola dan struktur kerjasama yang jelas. Pada tahapan ini, dapat dibuat Perjanjian-Perjanjian Kerjasama yang lebih spesifik bila diperlukan terkait dengan peran setiap mitra. Dalam tahap ini, ada baiknya dipahami apakah hubungan yang terjadi bersifat transaksi (sub-kontrak) atau kolaborasi murni (saling berkontribusi). Sebagai bagian dari pengelolaan, para mitra yang terkait akan menjalani masa pendalaman atas hubungan kerja dari pengalaman yang dijalani bersama. Umumnya, konsentrasi para Mitra tertuju pada pencapaian hasil baik yang bersifat keluaran (output) maupun dampak (outcome), berdasarkan indikator-indikator capaian yang disepakati bersama.

Fase penilaian dan perbaikan kemitraan umumnya melibatkan evaluasi mengenai pengelolaan program berdasarkan rencana awal dan indikator-indikator yang bersifat fisik (jumlah peserta, angka-angka produk atau capaian) dan dampak pada target binaan. Seyogyanya para mitra juga memberikan perhatian cukup untuk mengukur tingkat keberhasilan proses kemitraan yang dijalani. Keberlanjutan prakarsa dimaknai sebagai keberlanjutan semangat dan usaha untuk mencapai tujuan akhir yaitu solusi terhadap masalah yang ditemukan pada awal niat kemitraan timbul. Oleh karena itu, fase keberlanjutan mencakup tahap berbagi pengalaman dan cara-cara yang dapat ditiru oleh pihak-pihak lain yang bertujuan sama dalam pembangunan. (tip)


[i] Partnership Tool Kit, The Partnering Initiative, UK, 2004.

Tags: