Artikel ini merupakan kutipan dari buku “Kemitraan Dalam Pembangunan” (Jakarta: Bappenas 2019) dan ditulis kembali oleh tim Partnership-ID

Saat menjadi ekonom kepala di Bank Dunia (1997-2000), peraih Nobel bidang Ekonomi Joseph E Stiglitz[i] pernah mengatakan bahwa hasil survei terhadap 60 ribu masyarakat miskin dari 60 negara menunjukkan bahwa mereka mengalami tekanan bukan saja karena kurangnya pemasukan tapi juga perasaan tidak aman dan ketidakberadayaan. Apalagi bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan, mereka bahkan merasa termarjinalisasi dan tersisihkan dari lingkungan mereka. Namun Stiglitz juga percaya bahwa pemerintah perlu dan dapat menerapkan kebijakan yang membantu perekonomian negara tersebut dapat tumbuh sekaligus memastikan pertumbuhan itu merata sehingga dapat mengubah kehidupan masyarakat miskin tersebut (Stiglitz, 2002, 2006).

Harapan Stiglitz itu sebenarnya wajar belaka. Indonesia, dapat menjadi contoh dari harapannya itu. Hal ini dapat dilihat pada salah satu kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengubah kehidupan masyarakat miskin di Indonesia, dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2010 dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. TNP2K yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk menyelaraskan dan memperkuat berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di lintas kementerian dan lembaga pemerintah agar dapat lebih cepat menyelesaikan persoalan kemiskinan di Indonesia.

Dalam menjalankan misinya, TNP2K diberikan mandat untuk perbaikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan baik berupa bantuan sosial dan jaminan sosial hingga peningkatan kapasitas ekonomi dan pendapatan. Adapun mandat tersebut dilakukan melalui 4 pendekatan, yaitu:

Pertama, perbaikan ketepatan sasaran dengan menggunakan data rumah tangga miskin dan tidak mampu yang berisi informasi kunci mengenai kondisi sosial ekonominya;

Kedua, penguatan kinerja program penanggulangan kemiskinan melalui reformasi desain program dan kebijakan;

Ketiga, pemantauan dan evaluasi dampak terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan;

dan keempat, dukungan kepada kementerian teknis dalam peningkatan kualitas pelaksanaan.

Lebih jauh lagi, sebagai anggota PBB, Indonesia pun sangat berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan melalui pembangunan yang berkelanjutan. Sebagaimana diketahui, Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) yang merupakan komitmen bersama di tingkat global, memiliki 17 sasaran tujuan yang dikenal dengan SDGs (Sustainable Development Goals), termasuk tentang kemitraan (Partnership) yang tercantum sebagai tujuan ke 17.

Tujuan ini secara khusus dimaksudkan untuk memperkuat cara-cara pelaksanaan dan revitalisasi kemitraan global yang mencakup kemitraan multi-pihak untuk mobilisasi dan berbagi pengalaman, keahlian, teknologi dan sumber daya pendanaan. Selain itu SDGs juga menggalakkan dan mengajak terbentuknya kemitraan antara pemerintah-swasta-masyarakat sipil, berdasarkan pengalaman dan strategi-strategi kemitraan yang sudah ada.

Sebagai bentuk nyata implementasi gagasan tentang kemitraan tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2017 yang menyebutkan pentingnya peran serta semua pelaku pembangunan dalam pencapaian target-target pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) – sebagai koordinator SDGs di Indonesia, telah membangun platform bagi SDGs. Selain itu juga telah terbentuk platform FBI4SDGs (Filantropi dan Bisnis Indonesia untuk SDGs), yang beranggotakan lembaga-lembaga yang merupakan penggerak kemitraan lintas pelaku, kemitraan lintas sektor, dan kemitraan lintas wilayah.

Sejalan dengan SDGs, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan dari 11 persen pada 2014 menjadi 7-8 persen pada 2019 (KPPN/Bappenas)[ii]. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan sejak periode 1999 hingga September 2017 di Indonesia terus mengalami penurunan dari sisi jumlah maupun persentase. Pada 1999 jumlah penduduk miskin sempat tercatat mencapai 47,97 juta orang atau sekitar 23,43 persen dari jumlah penduduk di Indonesia sedangkan pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang atau sekitar 10,12 persen dari jumlah penduduk di Indonesia.

Meski demikian, gini rasio yang digunakan sebagai ukuran kesenjangan distribusi pendapatan atau kekayaan antartingkat golongan pendapatan di Indonesia berdasarkan data BPS masih berkutat di angka 0,391 pada September 2017. Gini ratio di daerah perkotaan adalah sebesar 0,404 dan gini ratio di pedesaan adalah 0,320[iii]. Pada daerah-daerah pedesaan, kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan kelompok 40 persen kelas menengah meningkat lebih cepat dibandingkan 40 persen kelompok terbawah dan 20 persen teratas. Dampaknya, tingkat ketimpangan di desa terpengaruh.

Secara teoritas, ketimpangan di desa bisa ditekan jika pengeluaran per kapita per bulan kelompok 40 persen terbawah meningkat lebih cepat dari sebelumnya[iv]3. Saat yang sama, pemerintah menyadari bahwa tidaklah mungkin bekerja sendiri dalam menanggulangi kemiskinan. Oleh sebab itu, TNP2K merasa perlu untuk membangun suatu prakarsa yang mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui Fasilitas Kerja Bersama Untuk Penanggulangan Kemiskinan. Upaya ini bertujuan agar program tepat sasaran, berdampak, membentuk visi bersama, dan akuntabel.

Untuk itulah hadir berbagai program kemitraan yang diujicobakan oleh TNP2K dengan maksud untuk membangun suatu pembelajaran dan memilah hal-hal yang dapat dicontoh sebagai suatu praktek yang baik. Tulisan ini  (dan serial tulisan berikutnya)  diharapkan dapat menjadi acuan bagi program-program pembangunan lain yang melibatkan beberapa pihak untuk mencapai tujuan lebih efektif dan menghasilkan perubahan/dampak yang diharapkan.

Agar dicapai pemahaman yang komprehensif mengenai kemitraan dan proses tata kelolanya, maka serial tulisan ini menyajikan konsep-konsep yang relevan untuk mencapai hasil kegiatan kemitraan yang efektif dan efisien. Konsep-konsep ini diadopsi dari berbagai materi pelatihan dan pembelajaran yang telah diterapkan di seluruh dunia oleh lembaga-lembaga yang selama dua dasawarsa terakhir mengkaji, melakukan riset, membangun kapasitas mengelola kemitraan serta pendampingan kemitraan yang professional.

Dua lembaga internasional yang menjadi sumber rujukan utama dari teori-teori kemitraan ini adalah The Partnering Initiative (TPI) dan The Partnership Brokers Association (PBA). Kedua lembaga nirlaba ini sesungguhnya terlahir di era tahun 2000 dari lembaga The International Business Leaders Forum (IBLF), yang merupakan salah satu lembaga yang didirikan oleh Prince of Wales (Pangeran Charles) dari Inggris.

Baik TPI maupun PBA saat ini telah berkembang besar dan menjadi referensi utama mengenai pendidikan profesi yang berkenaan dengan kemitraan dan pendamping kemitraan. TNP2K, sebagai lembaga yang didirikan untuk menjembatani para pelaku pembangunan khusus untuk percepatan pengentasan kemiskinan, menyadari bahwa kemitraan multi-pihak bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Jika para pihak yang terlibat tidak memberikan perhatian khusus kepada proses dan mekanisme kemitraan yang benar, maka dapat saja timbul konflik yang tidak sehat dan menghambat laju percepatan program itu sendiri.

Program Listrik Tenaga Surya di Kabupaten Timur Tengah Selatan

Salah satu program yang dikerjakan oleh TNP2K adalah menyasar penduduk miskin di desa lewat penggunaan model kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat. Program kemitraan ini dimulai dengan program Listrik Tenaga Surya (LTS) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada Juli 2016. Program tersebut memberikan bantuan LTS bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin milik TNP2K.

Timbul pertanyaan, mengapa program listrik bagi masyarakat miskin menjadi prioritas? Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Penyebab utama ketimpangan dan kemiskinan adalah kurangnya akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, dan listrik). Rasio elektrifikasi Indonesia baru mencapai 91% dan angka itu relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN. Jumlah tersebut termasuk sekitar 2 juta rumah tangga miskin dan tidak mampu yang belum menikmati sambungan listrik. Rumah tangga miskin tersebut antara lain tinggal di 2.500 desa yang belum terjangkau layanan listrik.

Dalam kasus ini, TNP2K bekerja sama dengan para mitra yaitu Lazismu[i], Yayasan Besipae[ii] dan Kopernik[iii],  melakukan uji coba di lima desa pada empat kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kelima desa itu adalah desa Naileu, kecamatan Kie, desa Oemaman, kecamatan Kualin, desa Kusi Utara, kecamatan Kuan Fatu, desa Tliu, kecamatan Amanuban Timur dan desa Oeekam, kecamatan Noebeba. Dalam uji coba kemitraan tersebut, TNP2K bersama dengan para mitra membangun mekanisme yang dimulai dari identifikasi dan verifikasi dengan melakukan pendekatan dan pemberdayaan pemerintah kabupaten dan masyarakat desa; sosialisasi dan edukasi untuk memberikan pemahaman pemanfaatan perangkat dan pengelolaan; terakhir adalah tahapan distribusi dan instalasi yaitu dengan memasang seluruh perangkat listrik.

Program-program lain yang menempatkan TNP2K dengan peran sebagai fasilitator dan pendamping kemitraan adalah “Program Indonesia Mampu” dan “Program Percepatan Penanggulangan Stunting”. Pengalaman dari kedua program ini juga dipaparkan serial tulisan ini, namun tidak mendalam seperti halnya “Program Listrik untuk Masyarakat Miskin” di TTS, karena proses kemitraan program-program tersebut belum cukup lama berjalan untuk dapat dikaji. TNP2K pun berkomitmen untuk melanjutkan perluasan ujicoba ini, dan berharap semua pihak dapat turut mendukung hingga program ini dapat menjadi model untuk direplikasi dalam menanggulangi kemiskinan.

Dengan menyajikan konsep dan realitas di lapangan, TNP2K berharap agar tulisan-tulisan ini dapat memberikan panduan yang baik bagi pihak mana pun yang ingin mereplikasi program-program kemitraan di Indonesia. Penulisannya sendiri melibatkan peninjauan lapangan dan rangkaian interview dengan para mitra. Hasil observasi lapangan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kenyataan dinamika para mitra, tanpa bermaksud melakukan penilaian baik atau buruk. Praktek-praktek baik yang ditemukan dalam perjalanan kemitraan, diharapkan menjadi acuan bagi pelaku kemitraan di manapun. Sedangkan pembelajaran yang dipetik dari kemitraan Listrik Tenaga Surya di Timor Tengah Selatan, merupakan ruang untuk perbaikan di masa mendatang.


[i] Joseph Eugene Stiglitz adalah seorang pakar ekonomi, pengarang buku dan peraih Nobel bidang ekonomi tahun 2011. Stiglitz lahir di Gary, Indiana, Amerika Serikat pada tanggal 9 Februari 1943. Ia pernah menjabat sebagai ketua Dewan Penasihat Ekonomi Presiden Amerika Serikat pada masa pemerintahan Bill Clinton (1995-1997). Selain itu, Stiglitz juga menjabat Wakil Ketua Senior dan Ekonom Kepala di Bank Dunia pada tahun 1997 hingga 2000.

[i] Lazismu merupakan lembaga zakat, infaq dan shadaqah yang berada dibawah naungan ormas Muhammadiyah.

[ii]Yayasan Besipae merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkedudukan di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.


[iii] Kopernik adalah sebuah NGO internasional yang berkedudukan di New York, AS.

[ii] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, halaman 3-16.

[iii]BPS, “Persentasi Penduduk Miskin September 2017, diakses dari https://www.bps.go.id/pressrelease, 01/02/2018.

[iv] Vindry Florentin, “BPS Jelaskan Penyebab Rasio Gini Turun, diakses dari https://bisnis.tempo.co/read/1046814

Tags: