Wawancara

Dalam pandangan Erna Witoelar, masa pandemik tidak menyurutkan komitmen dunia usaha untuk melanjutkan komitmen mereka melakukan hal-hal konstruktif berbasis kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk LSM. Berikut wawancara Teguh Iman Perdana dengan co-founder Parnership-ID dan juga  menjabat Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid itu, terkait hasil-hasil Partnership Academy yang digelar Maret lalu, hingga perlunya dana desa mendapat proses pendampingan bertumpu kemitraan.

Harapan terbesar dari peserta sepanjang dapat terbaca dari testimoni yang masuk adalah harapan pada Partnership ID agar juga memfasilitasi perluasan jejaring kemitraan peserta kepada, utamanya, mitra-mitra dari dunia swasta. Sejauh mana Partnership ID dapat mengakomodir harapan ini? Apa saja peluang yang terbuka saat ini? Bagaimana juga dengan tantangannya?

Bisa banget karena memang PiD ‘kan bekerja dalam kemitraan bekerja lintas pelaku, multi stake holder partnership. Jadi kemitraan antara LSM, dunia usaha dan pemerintah, juga perguruan tinggi. Jadi berbagai stake holder, begitu. Dunia usaha memang stake holder yang besar, begitu. Dan makin banyak yang sama dengan LSM, minatnya, values nya. Sekarang ‘kan, .. makin mirip value dunia usaha dan kelompok LSM…

Ditengah masa krisis karena pandemic ini apakah kalangan swasta masih tetap memiliki komitmen yang sama? Karena banyak pengetatan, efisiensi,…

Oya, masih dong. Kenapa musti tidak berlanjut? Secara umum, pandemik berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan. Semua berubah. Tidak ada yang masih persis sama seperti yang dulu. Tetapi kita ‘kan juga melakukan adaptasi, penyesuaian, sehingga hal-hal yang menyangkut hubungan-hubungan itu tidak perlu secara drastis berubah atau hilang. Tetap saja, meski pasti berbeda…  

Kembali pada berjalannya pelatihan, dalam pengamatan Ibu, hal-hal apa saja yang secara umum masih menonjol dari ‘kelemahan’ para peserta dalam menjalankan proses kemitraan selama ini? Saat yang sama, apa saja yang nampak sebagai kelebihan2 mereka yang patut dikembangkan lebih jauh dalam proses kemitraan yang sudah berjalan?

Satu pihak, mereka merasa sesuatu yang baru, sementara mereka juga merasa sudah melakukan brokering, tetapi tidka sesuai dengan teori-teroi yang dikembangkan di Barat. Saya sendiri merasa masukan itu valid. Kita tidak boleh sekedar menggantikan nilai yang sudah lama kita anut dengan nilai yang baru, atau praktek yang sudah lama kita anut menjadi praktek yang baru. Disanalah seninya, P-ID untuk bagaimana mengharmonisasikan itu.  

Saya jadi ingat, apakah tidak ada wakil Pemerintah yang diundang? Paling tidak untuk menyamakan persepsi soal kemitraan, begitu?

Nah ini … kebetulan ini adalah … yang mengundang ini Oxfam. Mitra Oxfam ini ‘kan LSM semua. Tetapi ada juga mitra dari swasta. Tetapi, karena saya bicara SDG’s (Sustainable Development Goals, peny) maka saya menggambarkan peran pemerintah itu, bagaimana? Posisi pemerintah dalam pencarian SDG’s itu bagaimana, betapa mereka membiarkan pihak-pihak diluar pemerintah untuk berpartisipasi secara voluntary, sukarela, karena itu adalah kepentingan pemerintah sendiri untuk mencapai SDG’s, begitu.

Soal kerjasama dengan Oxfam ini, apakah kita sepenuhnya menyerahkan topik-topik dari Oxfam, atau ada semacam sinergi merumuskan topik-topik itu? Bisa digambarkan prosesnya?

Topik-topik memang dari Oxfam.. karena itu dibaginya dalam tiga topik besar itu. Tapi itu akan seterusnya begitu (topik-topiknya, peny). (topik-topik itu) adalah sesaat, karena dalam kerjasama dengan Oxfam, begitu. Ternyata, pesertanya juga ‘kan dibagi dalam 3 kelompok itu. Gender, ekonomi, dan keadilan di masa krisis.     

Artinya, pihak-pihak lain pun bisa melakukan seperti Oxfam ya Bu? Tailoring made program, begitu?

Ya, sangat bisa.

Bagaimana dengan rencana PA yang akan datang? Apakah sudah terjadwalkan? Apakah akan tetap mengguna kan kurikulum yang sama atau berbeda? Atau justru melanjutkan dan mengembangkan? Apakah akan dilakukan perubahan-perubahan berdasarkan evaluasi atas PA tahun ini?

Terjadwal secara garis besar, iya. Namun soal kurikulum, akan kita rumuskan bersama, karena memang beda-beda, begitu. Jadi ada yang mau, topiknya itu, soal SDG’s. Ada yang mau dari CSR ke CSV[i]. Ada yang mau berdasarkan lokasi. Antara kabupaten Timika dan kabupaten Pelalawan. Jadi memang kami di P-ID itu related dengan kebutuhan audiens. Disana indahnya … sangat bisa disesuaikan dengan siapa berpartner, gitu.

Jadi seandainya pihak pemerintah ingin mengadakan pelatihan semacam ini, kita juga terbuka ya? Saya lihat Kemendes misalnya, itu sebenarnya sangat memerlukan hal ini untuk pelaksanaan proyek-proyek mereka..

Betul, betul. Keuntungan Kemendes itu, dari jaman dulu, banyak LSM yang bergerak di kalangan masyarakat bawah. Pemberdayaan masyarakat bawah. Begitu desa membuka kesempatan untuk bekerja sama, maka itu banyak LSM yang bergerak kesana. Jadi, peserta training Partnership Academy yang lalu itu banyak mereka yang bergerak di desa. Cuma waktu saya bicara mengenai Kemendes, mereka kurang interested… Jadi saya musti masukkan lagi.. beberapa prinsip SDG terkait desa dan hal-hal yang musti dilakukan disana. Jadi memang amat potensial bagi LSM-LSM atau pun kelompok masyarakat itu untuk menggalang partnership di tingkat desa itu..

Saya kira ini penting. Banyak keluhan misalnya soal pemanfaatan dana desa. Sudah saatnya pihak desa ini mendapatkan pendampingan lebih intens, diantaranya lewat partnership ini ya?

Ya, memang pihak-pihak diluar pemerintah itu lebih cepat dalam merangkul proses-proses. Proses kemitraan setara, proses tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif, akuntabel dan sebagainya, itu lebih menjangkau pihak di luar pemerintah daripada pemerintah. Sementara dari pihak pemerintah, mulai dari nasional, provinsi, daerah, desa, itu tergantung orangnya. Ada yang masih sangat ketinggalan, birokratis, ada yang sudah terbuka, sehingga bisa melakukan kemitraan secara terbuka. Jadi memang masih perlu waktu untuk masuk ke pemerintah. Tapi juga kita nggak boleh anggap semua pemerintah itu korup dan nggak bisa proses dan sebagainya. Sangat tergantung dimananya dan apakah desanya sudah sempat berinteraksi dengan orang luar atau belum. Kalau dia itu masih betul-betul excluded, belum banyak ketemu orang luar, ya dia akan sangat otoriter, serba praktis dan sebagainya. Itu memang tak ada yang kontrol.

Tetapi kalau masyarakatnya sudah berinteraksi dengan orang-orang diluar,  semisal mahasiswa yang Kuliah Kerja Nyata, atau LSM yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat, maka itu akan lain hubungannya dan lebih cepat sehingga dana desa itu akan sangat efektif…(tip).


[i] CSV atau Creating Shared Values, adalah sebuah konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah dan kebutuhan sosial dalam percancangan strategi perusahaan. CSV merupakan pengembangan dari konsep tanggung jawab social perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibility). Dikutip dari Wikipedia.

Tags: